JAKARTA – Pemerintah bersiap membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) melalui jalur khusus. Jalur ini ditujukan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk merancang pola pengangkatan SPPI sebagai tenaga PPPK. Nantinya, mereka diproyeksikan menjadi kader terlatih dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program MBG merupakan program unggulan Presiden dengan tujuan memperbaiki status gizi nasional, sehingga perlu dikawal dengan baik oleh kader yang terlatih. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi terstruktur dengan materi pelatihan yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan loyalitas,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (9/9).
SPPI akan diberi tanggung jawab dalam koordinasi kegiatan di SPPG, termasuk pengelolaan administrasi, penyediaan, distribusi, hingga memastikan keamanan dan kualitas MBG yang diterima masyarakat.
Menurut Hidayati, SPPI batch ketiga telah menuntaskan program pendidikan dan pelatihan pada Juli 2025. Untuk itu, BGN bersama Kementerian PANRB dan BKN tengah menyusun skema pengangkatan mereka sebagai ASN PPPK.
“Pengajuan usulan kebutuhan PPPK BGN tahap II tahun 2025 melalui mekanisme pengadaan tingkat instansi telah dilakukan BGN kepada Menteri PANRB, termasuk di dalamnya usulan pengangkatan SPPI batch III,” jelasnya.
Seleksi SPPI akan berlangsung secara ketat di seluruh wilayah Indonesia. Peserta wajib mengikuti tes kesehatan, psikologi, hingga beberapa bentuk pelatihan. Mereka yang lolos nantinya ditempatkan di berbagai daerah sesuai penugasan.
“Bersamaan dengan proses yang ada di Kementerian PANRB, kami juga telah mengajukan permohonan fasilitasi pelaksanaan seleksi Computer Assisted Test (CAT) kepada BKN. Nantinya, setiap peserta akan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi berbasis komputer. Kami berharap agar prosesnya dapat segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” tutur Hida.
Lebih lanjut, Hidayati menegaskan bahwa BGN menaruh perhatian besar pada kesejahteraan pegawainya agar program strategis ini dapat berjalan efektif. “Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan etos yang tinggi dari seluruh pegawai, sehingga kepastian status pegawai sebagai hak seluruh pegawai di BGN tidak boleh dikesampingkan,” pungkasnya. (red*/KD)