WASHINGTON D.C., 25 Februari 2026 — Pemerintah Israel secara tegas menolak kewajiban membayar iuran sekitar USD 1 miliar (setara ± Rp17 triliun) kepada Board of Peace (Dewan Perdamaian) — sebuah forum internasional yang digagas Presiden Donald Trump untuk mendukung rekonstruksi Jalur Gaza pascakonflik. Keputusan itu justru disetujui dan tidak diprotes oleh Amerika Serikat, meskipun dana tersebut merupakan kontribusi utama anggota forum tersebut.
Israel: “Kami Tidak Wajib Membayar”
Menurut laporan media internasional, Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze’ev Elkin, menyatakan bahwa negaranya tidak melihat alasan logis untuk mendanai Dewan Perdamaian dalam upaya rekonstruksi Gaza.
“Kami diserang duluan. Tidak ada alasan bagi kami untuk membayar biaya rekonstruksi,” tegas Elkin seperti dikutip dari Radio Militer Israel.
Pernyataan itu merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina tersebut. Israel meyakini tidak pantas membiayai proses perdamaian yang justru menempatkan pihaknya sebagai pihak yang sebelumnya diserang.
AS Bebaskan Israel dari Iuran
Menariknya, posisi menolak tersebut diterima oleh Pemerintah AS yang merupakan inisiator dan pemimpin Dewan Perdamaian. Trump dalam sejumlah pernyataannya memberikan kelonggaran terhadap Israel, memungkinkan negara itu tetap ikut serta tanpa memenuhi syarat iuran finansial yang berlaku untuk negara lain.
Sementara negara-negara lain seperti Qatar dan Uni Emirat Arab dilaporkan telah menyumbangkan lebih dari USD 1 miliar masing-masing untuk forum ini, Israel mendapat pengecualian khusus.
Dana dan Tantangan Dewan Perdamaian
Board of Peace sendiri diluncurkan sebagai bagian dari rencana rekonstruksi besar-besaran Gaza dan agenda stabilisasi wilayah pascakonflik. Dalam pertemuan pertama yang digelar di Washington beberapa hari lalu, para anggota mengumumkan total komitmen dana mencapai miliaran dolar dari sejumlah negara serta rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional.
Namun tantangan tetap besar. Implementasi program ini bergantung pada persetujuan berbagai pihak di kawasan dan komitmen politik yang kuat — termasuk isu demiliterisasi Hamas serta mekanisme pengawasan keuangan berikut jaminan partisipasi Palestina sendiri yang sampai saat ini masih kontroversial di forum internasional.
Respons dan Kritik
Keputusan Israel sempat memicu perdebatan di kalangan pakar. Mereka menilai kebijakan tersebut mencerminkan dinamika politik yang kompleks, termasuk tekanan domestik dan hubungan strategis Israel dengan AS. Beberapa analis juga mengkritik adanya standar ganda dalam penanganan konflik dan upaya rekonstruksi di Gaza.
Dengan preseden ini, polemik mengenai peran Dewan Perdamaian, kontribusi finansial negara anggota, serta legitimasi forum internasional di tengah konflik Gaza diperkirakan akan terus menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik global. (KD)
