Penulis: Rifky Zulkarnaen J. Baswara
Penulis tidak mengikuti secara kontinyu dan intensif Muktamar NU dari masa ke masa sehingga mungkin ada banyak detail dinamika organisasi NU yang penulis luput perhatikan. Penulis hanya tahu sekilas-kilas dan makro saja. Umpamanya dulu pernah penulis membaca artikel tentang Muktamar Cipasung di mana Gus Dur tetap terpilih sebagai Ketum PBNU meski katanya ada operasi uang dari pemerintah Presiden Soeharto untuk memenangkan calon yang diinginkannya. Dulu pernah juga penulis menonton video Gus Mus kurang lebih mengatakan kalau perlu saya akan mencium kaki Anda kepada para muktamirin. Dua kisah itu yang melekat di memori penulis.
Di kemudian hari, di era polemik nasab habib yang terbukti mustahil cucu Nabi Saw yang diikuti terungkapnya Klandestin Baalwisasi-Yamanisasi, penulis menonton video KH. Chalwani Nawawi Berjan bercerita bahwa Mbah Sahal Mahfudz sampai butuh mengeluarkan uang 2 Milyar untuk mencegah Habib Luthfi bin Yahya menjadi Ketum PBNU. Kata Mbah Chalwani, Mbah Sahal melakukan itu karena tahu Habib Luthfi bin Yahya akan mengubah sejarah berdirinya NU, kakeknya akan dimasukkan sebagai pendiri NU. Di situlah penulis mengangkat alis—peristiwa itu ringing the bell, red alert, red flag. Pasalnya, peristiwa itu memiliki arti bahwa ketokohan, kealiman, reputasi dan kredibilitas Mbah Sahal dianggap tidak cukup bagi muktamirin sehingga butuh didorong kuat dengan uang 2 Milyar untuk mencegah hal buruk. Penulis tidak tahu situasi persisnya bagaimana saat itu apakah 2 Milyar itu berposisi sebagai faktor determinan atau faktor suplemen saja. Bagaimanapun itu, itu sudah tidak benar, nilai seorang Mbah Sahal dianggap tidak cukup oleh pengurus NU—sehingga butuh suplemen segala. Tentu, sebagai seorang manusia Mbah Sahal tidak sempurna, tetapi kan beliau tetap seorang Mbah Sahal—masak muktamirin sampai butuh diberi suplemen uang saku 2 Milyar? Penulis tidak tahu detailnya bagaimana tetapi dari cerita itu terbaca hirarki nilai di psikologi pengurus NU bahwa yang utama adalah uang bukan kualitas manusia. Ini adalah problem yang sungguh serius bagi organisasi yang mengklaim identitas dirinya sebagai ulama.
Yang mutakhir adalah Muktamar ke-35 NU di penghujung Agustus 2026. Beberapa minggu sebelumnya sudah beredar isu DP 50 juta kepada muktamirin, isu pengkondisian supaya calon tertentu menang, bocornya voice note yang mengekspos cara-cara tidak jujur, majalah Tempo mempublish laporan investigasinya tentang itu, dan sebagainya tentang isu suap dan pengkondisian. Terbukti yang menang sesuai laporan Tempo dan sangat kuat indikasi suap itu terjadi. Peristiwa ini memvalidasi atau setidaknya memperkuat hipotesis penulis bahwa hirarki nilai di psikologi pengurus NU top valuenya adalah uang bukan kualitas kepribadian dan ilmu.
NU selama ini menunjukkan kemampuan retorika yang luar biasa tentang ilmu, akhlak, adab, taqwa. NU mengunggulkan sistem pendidikan pesantren yang katanya tak hanya mentransmisi ilmu namun juga membentuk akhlak. Ironisnya, hal tersebut nampaknya banyak absen di lapangan realitas. Di samping fakta kegagapan mensikapi ilmu nasab yang dilokomotifi tesis Kiai Imad, fakta lain pula menunjukkan—perilaku pada muktamar tidak menunjukkan hal-hal mulia itu.
Jadi apa yang salah dari NU selama ini? Atau di mana letak salahnya?
Tentu mungkin ada residu pengaruh dari karakteristik NU periode zaman dahulu yang pernah jadi partai politik atau beragam pengaruh eksternal lain. Residu histori sebagai partai politik kita abaikan terlebih dahulu dari perbincangan. Pengaruh eksternal juga kita abaikan sebab jika tubuh internal berkualitas tinggi maka faktor eksternallah yang akan dipengaruhi oleh faktor internal. Maka, penulis memfokuskan diagnosis pada internal NU. Penulis menyadari bahwa diagnosis ini tidak paripurna dan detail penelitiannya tetapi sebagai gambaran yang perlu diperhatikan dan dibenahi—saya kira mencukupi sebagai snap shot.
Jika pengurus NU merupakan resultante dari kualitas manusia jebolan pesantren NU, maka kita dapat menilai kualitas pesantren NU secara akumulatif agregat pada faktanya memproduksi manusia-manusia yang kualitas kepribadiannya seperti itu. ‘Seperti itu’, itu seperti apa? Ya, seperti itu. Dari situ, maka seluruh pesantren NU ada bagusnya mengevaluasi dirinya kok bisa memproduksi manusia berkualitas pribadi seperti itu.
Jika keadaannya adalah pengurus NU bukanlah SDM terbaik jebolan pesantren NU, maka pertanyaannya mengapa SDM terbaik tidak masuk ke struktur NU? Apakah ada masalah dengan sistem formil organisasinya? Atau adakah masalah dengan sistem kultur organisasinya? Atau apakah ada doktrin-doktrin tertentu sehingga SDM terbaik merasa dan berpikir bahwa masuk struktur NU adalah pilihan yang buruk? Itu butuh diperiksa. Karena bila SDM terbaik dan baik tidak masuk struktur—terlepas dari sebab dan alasan apapun itu, maka struktur NU diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Sehingga wajarlah, tidaklah mengherankan, terjadi hal-hal yang Anda (kita) saksikan ini. Bila SDM terbaik pesantren NU, baik kiainya atau santrinya, tidak mau masuk organisasi NU—entah dengan alasan tasawuf atau alasan lain apapun, lalu menggebu-gebu ingin banget dan menuntut-nuntut NU harus maju, itu bagaimana ceritanya? Hasrat semacam itu kan ketemu pirang perkoro.
Jika pengurus NU bukan merupakan resultante dari jebolan pesantren, atau dengan kata lain pengurus NU bukan atau belum tentu jebolan pesantren NU, maka pertanyaannya: lalu selama ini arus suplai SDM ke organisasi NU asalnya dari mana? Nah, di situ critical point-nya. Itu butuh diperhatikan betul sebab kualitas performa organisasi baik bisnis maupun non-bisnis ditentukan oleh kualitas SDM yang mengisi organisasi. Selain arus sulai SDM, kualitas SDM yang masuk ke organisasi ditentukan pada kualitas proses rekrutmen. Pintu pertama performa organisasi adalah kualitas proses rekrutmennya. Jika performa organisasi buruk maka pertama kali periksalah proses rekrutmennya. Apa yang terjadi di sana?
Bila dikatakan pengurus NU tidak harus jebolan pesantren NU, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Anda tahu dan memastikan seseorang betul-betul NU atau tidak? Apakah alumni Tarim Hadramaut atau alumni dari non-pesantren NU boleh masuk ke organisasi NU? Pesantren mana yang NU atau yang bukan NU? Apa penggarisnya (alat ukurnya) seseorang atau sebuah pesantren adalah NU atau bukan? Itu kan harus dibikin dulu penggarisnya berdasar jati diri NU: NU itu apa? Apa rumusan ideologi NU dan untuk apa NU didirikan? Kan itu sumber filosofi dan nilai untuk bikin penggaris. Di mana penggaris itu digunakan untuk mengendalikan arus suplai SDM yang akan masuk ke organisasi NU supaya SDM di dalam organisasi NU sesuai dengan jati diri NU. Jika SDM tidak sesuai dengan jati diri NU dibiarkan masuk NU, pertanyaannya: bikin organisasi dan atau mempertahankan mati-matian eksistensi organisasi NU untuk apa sebenarnya? Apa yang Anda perjuangkan dan ingin capai?
Idealnya, arus suplai SDM ke organisasi NU adalah hanya dari pesantren NU—tidak boleh dari sumber lain. Di situlah letak butuhnya bikin penggaris NU. Lalu SDM terbaik dari pesantren NU itulah yang masuk. Yang bukan NU, tidak boleh masuk—kalau mau masuk ke organisasi, mesantren dulu ke pesantren NU sampai lulus. Yang tidak alumni pesantren NU, tidak boleh masuk. Posisi pesantren adalah berposisi sebagai training centre yang tuntas mendidik mengenai ideologi (nilai-nilai, ajaran atau aqidah) NU dan menjadi arus suplai SDM ke organisasi NU. Proses rekrutmen dilakukan untuk memperoleh yang terbaik untuk mengurus dan memajukan NU. Sedangkan jenjang training di organisasi NU semestinya hanyalah urusan teknis dan urusan pengelolaan organisasi, tidak lagi bicara tentang ideologi NU atau hal-hal mendasar lagi.
Wah, kalau harus lulusan pesantren NU, bagaimana dengan wilayah yang jauh yang tidak ada pesantren NU? Ya biarin saja tidak ada struktur NU di situ daripada ngaku NU tapi hakikatnya bukan NU. Kalau mau ada MWC atau PC atau PW di situ, ya sini mesantren dulu. Atau, pesantren NU ekspansi ke sana. Kan begitu. Wajarnya begitu …
